KOLABORASI GEREJA KATOLIK DAN PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DALAM PROGRAM PERKAWINAN MASSAL: INTEGRASI PEMENUHAN HAK KEAGAMAAN DAN HAK SIPIL MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE

Abstrak

Di Kabupaten Merauke masih terdapat pasangan Katolik yang belum memiliki status perkawinan yang sah menurut ketentuan Gereja Katolik dan hukum negara, sehingga berimplikasi pada pemenuhan hak-hak keagamaan dan hak-hak sipil mereka. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Merauke dan Gereja Katolik menyelenggarakan Program Perkawinan Massal. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kolaborasi tersebut serta merumuskan model tata kelola kolaboratif yang dihasilkannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan secara tematik dengan menggunakan kerangka Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dibangun melalui starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process. Keempat dimensi tersebut melahirkan Integrative Collaborative Governance Model yang bertumpu pada Institutional Authority Integration antara Gereja dan pemerintah. Model ini menghasilkan pelayanan terintegrasi yang mewujudkan pemenuhan hak keagamaan dan hak sipil secara simultan serta menciptakan public value berupa perlindungan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan keluarga, penguatan kepercayaan publik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Temuan ini memperluas teori Collaborative Governance dengan menempatkan Institutional Authority Integration sebagai mekanisme penghubung antara proses kolaboratif, pelayanan terintegrasi, pemenuhan hak keagamaan dan hak sipil, serta penciptaan public value.